Print ...

Kontributor...

  • Achsani, Noer Azam; Andati, Trias, Editor: Perpustakaan MB-IPB

Download...

Path: TopTesisManajemen Keuangan

Analisa Risiko Kredit Macet KPR Bersubsidi: Studi Kasus di Daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/ -- 2011

An Analysis of Risk Default of the Subsidy House Ownership Credit (KPR) (Case Study in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi)

Master Theses from MBIPB / 2011-07-20 11:39:40
Oleh : Andri Parna Yudha., Manajemen dan Bisnis -Institut Pertanian Bogor
Dibuat : 2011-07-20, dengan 10 file

Keyword : Kemenpera, KPR bersubsidi, regresi logistik, manajemen keuangan, risiko kredit macet.
Subjek : MANAJEMEN KEUANGAN
Nomor Panggil (DDC) : 20(42) Yud a

ANDRI PARNA YUDHA, 2011. Analisa Risiko Kredit Macet KPR Bersubsidi Periode Tahun 2004-2009 (Studi Kasus di Daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Di bawah bimbingan NOER AZAM ACHSANI dan TRIAS ANDATI

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Selain itu, kebutuhan tersebut berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri. Permasalahan mendasar bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki atau membeli rumah adalah masalah keterjangkauan. Dari sisi perbankan, kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah masih tingginya tingkat suku bunga baik untuk kredit konstruksi maupun untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pemerintah telah berupaya untuk memperkecil gap tersebut melalui program bantuan pembiayaan perumahan dengan dukungan KPR bersubsidi. Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah adanya hambatan dalam hal pengembalian pinjaman atau cicilan debitur kepada pihak perbankan yang biasa disebut kredit bermasalah atau NPL (Non Performing Loan). Berdasarkan data penyaluran KPR bersubsidi tahun 2004-2009 di daerah Jabodetabek diperoleh bahwa hampir seluruh daerah memiliki tingkat NPL di atas 5%. Daerah Depok merupakan satu-satunya daerah dengan tingkat NPL rendah (dibawah 5%) mulai tahun 2004-2009.

Menurut ketentuan Bank Indonesia menjelaskan bahwa batas maksimum NPL adalah 5%. Permasalahan NPL dalam penyaluran KPR bersubsidi ini akan menjadi bahan dasar untuk melakukan penelitian dalam mengetahui bagaimana gambaran penyaluran KPR bersubsidi pada tahun 2004-2009 dan profil debitur yang menyangkut risiko kredit macet dengan cakupan daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai daerah penelitiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) memberikan gambaran karakteristik dan kondisi KPR bersubsidi yang telah disalurkan pada tahun 2004-2009; (b) mengetahui profil debitur berdasarkan kemungkinan terjadinya kredit macet KPR bersubsidi di tiap daerah Jabodetabek; (c) menentukan peubah yang berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet KPR bersubsidi di tiap daerah Jabodetabek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan deskripsi penyaluran KPR bersubsidi yang meliputi penyebaran debitur berdasarkan lokasi, jenis pekerjaan debitur, kelompok penghasilan debitur, kelompok harga rumah, pemilihan harga rumah oleh debitur berdasarkan jenis pekerjaan dan kelompok penghasilan. Pada tahapan analisa regresi logistik menggunakan bantuan perangkat lunak SAS. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari database Kementerian Perumahan Rakyat yang telah mendapatkan KPR bersubsidi pada tahun 2004-2009.

Penyaluran KPR bersubsidi berdasarkan lokasi debitur menunjukkan daerah Bekasi merupakan daerah yang paling banyak menerima KPR bersubsidi yaitu sebesar 44%, dan yang terendah adalah Depok sebesar 2%. Daerah Depok memiliki persentase kredit macet terendah selama enam tahun dengan tingkat NPL di bawah 5% sedangkan daerah lainnya memiliki kecenderungan yang sama yaitu tingkat NPL yang tergolong tinggi pada tahun 2004 - 2007, dan semakin rendah pada tahun 2008 - 2009. Komposisi penyaluran KPR bersubsidi berdasarkan jenis pekerjaan debitur (tahun 2004-2009) pada masing-masing daerah Jabodetabek menunjukkan bahwa golongan pekerjaan karyawan swasta memiliki porsi terbesar untuk semua daerah dan golongan pekerjaan wiraswasta menerima penyaluran KPR bersubsidi yang terendah. NPL KPR bersubsidi berdasarkan jenis pekerjaan debitur menjelaskan bahwa kelompok karyawan swasta umumnya memiliki NPL di atas 5% pada semua daerah kecuali Depok.

Penyaluran KPR bersubsidi berdasarkan kelompok penghasilan debitur menunjukkan kelompok sasaran rumah tangga berpenghasilan Rp 1.700.000 - Rp 2.500.000 memiliki komposisi terbesar dalam penyaluran KPR bersubsidi dalam rentang waktu enam tahun (tahun 2004 - 2009) yakni sebesar 62,11%. NPL berdasarkan kelompok penghasilan menunjukkan bahwa hanya kelompok penghasilan kurang dari Rp 1.000.000 yang memiliki NPL di bawah 5%. Selama rentang waktu enam tahun (tahun 2004 - 2009) kelompok rumah dengan harga Rp 41.500.000 - Rp 55.000.000 menempati komposisi terbesar yakni 66,39%, kemudian diikuti kelompok harga rumah Rp 28.000.000 - Rp 41.500.000 sebesar 32,23% dan harga rumah kurang dari Rp 28.000.000 sebesar 1,39%.

Secara keseluruhan NPL KPR bersubsidi berdasarkan kelompok harga rumah menunjukkan bahwa di semua daerah terdapat kelompok harga rumah kurang dari Rp 28.000.0000 dengan tingkat NPL yang rendah. Pada daerah Depok menunjukkan tingkat NPL yang rendah untuk semua kelompok harga rumah.
Pemilihan kelompok harga rumah oleh debitur berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2004-2009 untuk tiap daerah memiliki kecenderungan lebih memilih kelompok harga rumah Rp 41.500.000 - Rp 55.000.000 dan Rp 28.000.000 - Rp 41.500.000. Kelompok harga rumah kurang dari Rp 28.000.000 memiliki persentase yang terendah.

Secara umum NPL kelompok harga rumah berdasarkan jenis pekerjaan pada tiap daerah menunjukkan bahwa golongan pekerjaan karyawan swasta memiliki tingkat NPL yang tinggi untuk kelompok harga rumah Rp 28.000.000 - Rp 41.500.000 dan Rp 41.500.000 - Rp 55.000.000.

Pemilihan harga rumah berdasarkan kelompok penghasilan pada tiap daerah di Jabodetabek menunjukkan persamaan yaitu semua kelompok penghasilan masih cenderung memilih kelompok harga rumah Rp 41.500.000 - Rp 55.000.000 dan Rp 28.000.000 - Rp 41.500.000. Secara umum NPL pemilihan harga rumah berdasarkan kelompok penghasilan pada tiap daerah menunjukkan kecenderungan tingkat NPL yang tinggi pada tahun 2004-2005 dengan golongan penghasilan Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 untuk kelompok harga rumah Rp 28.000.000 - Rp 41.500.000. Daerah Depok menunjukkan tingkat NPL yang rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pada daerah Jakarta menunjukkan peubah yang berpengaruh nyata adalah penghasilan, persentase uang muka, dan tenor. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan kurang dari Rp 1.000.000 yaitu 1,148. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 yaitu 1,535. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah persentase uang muka yaitu 0,993. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah tenor sebesar 1,063. Pada daerah Bogor, peubah-peubah yang berpengaruh nyata adalah peubah penghasilan, persentase uang muka, dan tenor. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan kurang dari Rp 1.000.000 yaitu 2,415. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 yaitu 2,326. Peubah persentase uang muka memiliki nilai dugaan rasio odds sebesar 1,021. Untuk peubah tenor, nilai dugaan rasio odds sebesar 1,067.

Pada daerah Depok menunjukkan peubah yang berpengaruh nyata adalah penghasilan dan persentase uang muka. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 yaitu 1,619. Peubah persentase uang muka memiliki nilai dugaan rasio odds sebesar 1,031. Pada daerah Tangerang menunjukkan bahwa semua peubah berpengaruh nyata terhadap kualitas kredit. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah pekerjaan yaitu sebesar 2,211.

Dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan kurang dari Rp 1.000.000 yaitu 3,694. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 yaitu sebesar 2,651. Peubah persentase uang muka memiliki nilai dugaan rasio odds sebesar 0,988. Peubah tenor memiliki nilai dugaan rasio odds sebesar 1,038. Pada daerah Bekasi menunjukkan bahwa semua peubah berpengaruh nyata terhadap kualitas kredit. Nilai dugaan rasio odds untuk peubah pekerjaan yaitu sebesar 1,815 artinya peluang debitur yang pekerjaannya non fixed income untuk tidak lancar lebih besar dibandingkan debitur yang pekerjaannya fixed income. Dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan kurang dari Rp 1.000.000 yaitu sebesar 2,563.

Nilai dugaan rasio odds untuk peubah penghasilan per bulan Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 yaitu sebesar 2,688. Peubah persentase uang muka memiliki nilai dugaan rasio odds sebesar 0,990. Peubah tenor memiliki nilai dugaan rasio odds sebesar 1,029.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah
1) Bekasi merupakan daerah yang dominan menerima KPR bersubsidi. Penyaluran KPR bersubsidi masih didominasi oleh rumah tangga yang berpenghasilan tetap seperti karyawan swasta, TNI/Polri, dan PNS. Kelompok sasaran rumah tangga berpenghasilan Rp 1.700.000 - Rp 2.500.000 memiliki komposisi terbesar dalam penyaluran KPR bersubsidi selama tahun 2004 - 2009.
Semua jenis pekerjaan lebih dominan memilih kelompok rumah dengan harga Rp 41.500.000 - Rp 55.000.000;
(2) Daerah Depok memiliki NPL yang rendah sepanjang tahun 2004-2009. Golongan pekerjaan karyawan swasta memiliki NPL yang tinggi dan demikian juga untuk kelompok penghasilan Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 serta Rp 1.700.000 - Rp2.500.000. KPR bersubsidi berdasarkan kelompok harga rumah menunjukkan NPL yang tinggi pada kelompok harga rumah Rp 28.000.000 - Rp 41.500.000 dan Rp 41.500.000 - Rp 55.000.000;
(3) peubah yang berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet KPR bersubsidi di daerah di daerah Jakarta dan Bogor adalah penghasilan, persentase uang muka, dan tenor. Pada daerah Depok menunjukkan bahwa peubah penghasilan dan persentase uang muka memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas kredit, sedangkan daerah Tangerang dan Bekasi adalah peubah pekerjaan, penghasilan, persentase uang muka, dan tenor.

Saran dari penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mencoba peubah-peubah yang lain dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain seperti metode diskriminan.

Deskripsi Alternatif :

An Analysis of Risk Default of the Subsidy House Ownership Credit (KPR)
(Case Study in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi)
Andri Parna Yudha

Housing and residence are important things for human needs. One of the attempts of government to provide housing for lower income community is the subsidy with KPR facility. In this programme, constraints in terms of return on a loan or mortgage borrowers to the banks which is called non-performing loans (NPL).

According to Bank Indonesia regulation explains that limit of NPL maximum is 5%. Based on the data distribution of KPR subsidy of 2004-2009 in the Jabodetabek area found that Jakarta has a level of NPL above 5% in 2004-2008, the area of Bogor, Tangerang, and Bekasi has percentage of bad loans in the year 2004-2007. Depok is the only region with low NPL levels (below 5%) in 2004-2009.

Purposes of the research are to (a) identify the characteristics and condition of KPR subsidy in 2004-2009; (b)identify debt's profile based on KPR subsidy default in Jabodetabek; (c)estimate parameters that influence to KPR subsidy default in Jabodetabek. The research uses descriptif analysis and logistic regression.

Distribution of KPR subsidy based on the location of the debt shows Bekasi is an area that received the most KPR subsidy (44%), then followed by Tangerang (26%), Jakarta (18%), Bogor (10%), and Depok (2%). Distribution of KPR subsidy in Jabodetabek area (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi) based on the type of work the debt during the year 2004-2009 was dominated by fixed-income households such as private employees (85,04%), military/police (7,85%), and civil servants (6,69%), an entrepreneur (0,41%). NPL KPR subsidy based on the type of work the debt explained that group of private employees has the NPL above 5% for all region except Depok.

Distribution of KPR subsidy based on debt's income shows the group of households earn Rp 1.700.000 - Rp 2.500.000 has the largest composition ( 62,11%) and followed by group income households Rp 1.000.000 - Rp 1.700.000 (35,36%), groups of households earn less than Rp 1.000.000 (2,54%). In general, information on the NPL based on income groups showed that in all regions was only the group earning less than Rp 1.000.000 with NPL below 5%. Distribution of KPR subsidy based on home prices shows a group home with a price of Rp 41.500.000 - Rp 55.000.000 is the largest composition (66,39%), then followed the group of house price Rp 28.000.000 - Rp 41.500.000 (32,23%) and house prices of less than Rp 28.000.000 (1,39%)






Copyrights : Copyright @ 2001 by Graduate Program of Management and Business - Bogor Agricultural University (MB IPB). Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherMBIPB
OrganisasiM
Nama KontakPerpustakaan sB-IPB
AlamatGed. SB-IPB, Jl. Raya Pajajaran
KotaBogor
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon+62 251 8313813
Fax+62 251 8318515
E-mail Administratorperpus{at}mma.ipb.ac.id
E-mail CKOadmin{at)mb.ipb.ac.id