Print ...

Kontributor...

  • Sumarwan, Ujang; Suharjo, Budi; Djohar, Setiadi , Editor: Perpustakaan MB-IPB

Download...

Path: TopDisertasiManajemen Agribisnis

Model Bisnis Industri Tambang Timah di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bangka Belitung) /-- 2014

PhD Theses from MBIPB / 2017-03-05 15:50:23
Oleh : R. Rudy Irawan, Manajemen dan Bisnis -Institut Pertanian Bogor
Dibuat : 2015-08-26, dengan 5 file

Keyword : Tambang timah, Analisis Pemangku Kepentingan, Model Bisnis, Analytical Network Process Business model, Tin Mining Industry, Stakeholder Analysis, Analytical Network Process
Subjek : MANAJEMEN KEUANGAN
Nomor Panggil (DDC) : 2(7DM)Ira m

Indonesia memiliki sumber daya yang berlimpah seperti minyak, gas dan mineral. Salah satu kekayaan alam yang berlimpah tersebut adalah mineral timah. Bangka Belitung salah satu provinsi yang memiliki kelimpahan mineral tersebut dan telah ditambang sejak 1668. Namun demikian, industri tambang timah memiliki berbagai masalah yang dihadapi oleh provinsi Bangka Belitung. Masalah yang dihadapi industri pertambangan timah adalah kompetisi penggunaan lahan mineral dan degradasi dari aktivitas penambangan, penambangan timah ilegal, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam regulasi serta perizinan penambangan timah, konflik sosial dan ekonomi, masalah kemiskinan, masalah struktural dan politik penguasaan tambang. Permasalahan tersebut perlu segera diselesaikan dengan menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model bisnis timah industri pertambangan (studi kasus Provinsi Bangka Belitung) dengan pendekatan manajemen pemangku kepentingan. Model bisnis tersebut dapat digunakan sebagai solusi untuk mengelola konflik antara pemangku kepentingan, peningkatan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, dan daya saing industri timah yang berkelanjutan. Metodologi penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam terstruktur dan kuesioner. Narasumber ahli dipilih secara purposive sampling dengan teknik non-probability sampling. Kemudian, penelitian ini menggunakan analisis pemangku kepentingan, wawancara mendalam pakar dan analisis Analytical Network Process (ANP) untuk membuat model bisnis dari industri pertambangan timah. Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk memetakan tingkat kepentingan dan tingkat kekuatan masing-masing pemangku kepentingan.




Hasil analisis pemangku kepentingan dimulai dengan tahap identifikasi dan pemetaan terhadap pemangku kepentingan di industri tambang timah di Bangka Belitung. Pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan (interest) dan tingkat kekuatan (power) pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan dari narasumber pakar timah didapatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan produsen & investor masuk dalam kuadran IV dengan tingkat kepentingan (4) dan tingkat kekuatan (4) sedangkan dengan trader, masyarakat, tambang inkonvesional & pemasok, dan penegak hukum di dalam kuadran II dengan tingkat kepentingan (4) dan tingkat kekuatan (3). Hasil analisis pemangku kepentingan dicari rekonsiliasi dan model bisnis pertimahaan dengan menggunakan alat analisis ANP. Pendapat narasumber pakar timah sepakat rekonsiliasi dan model bisnis timah harus dibangun dalam kepentingan dasar (common ground) yang lebih tinggi dan sama dalam pertimahaan.




Model kerangka ANP tersebut dikonfirmasi oleh pakar timah yang terdiri terdiri dari tujuh kluster yang saling terkait. Kerangka ANP tersebut menjelaskan hubungan keterkaitan terdiri dari kluster (a) lingkungan strategis, (b) pemangku kepentingan utama, (c) aktivitas inti, (d) permasalahan pertimahan, (e) strategi industri tambang timah, (f) nilai proposisi dan (h) model bisnis. Berdasarkan hasil urutan prioritas kluster didapatkan urutan sebagai berikut pemangku kepentingan (22.69%), aktivitas inti (21.51%), nilai proposisi (20.17%), permasalahan pertimahan (16.80%), strategi pertimahan (15.46%) dan lingkungan strategis (3.36%) dengan nilai CR (consistency ratio) ≤ 0.1 untuk semua kluster.




Analisis ANP kluster lingkungan strategis yang memegang peranan penting adalah a) politik dan hukum (28.91%), b) ekonomi dan bisnis (28.91%), dan c) sosial, budaya dan kepemimpinan (19.25%) dengan Kendall’s coefficient of concordance (W) sebesar 80%. Hasil analisis ANP kluster pemangku kepentingan utama prioritasnya adalah a) pemerintah daerah (26.67%), b) pemerintah pusat (24.51%) dan c) lembaga penegak hukum (15.99%) dengan W sebesar 61%. Hasil analisis ANP kluster aktivitas inti diutamakan adalah regulasi dan perizinan (38.85%) serta pengawasan dan penindakan (35.23%) dengan (W) sebesar 52%. Hasil analisis ANP kluster permasalahan pertimahan yang perlu diselesaikan segera adalah a) pengawasan dan penindakan yang lemah (21.67%) serta kebijakan dan koordinasi pusat dan daerah yang lemah (21.08%) dengan W nilai 53%. ANP kluster strategi dengan urutan prioritas yaitu (a) audit dan pengawasan industri pertambangan timah (31.05%), (b) standardisasi industri pertambangan timah (22.19%), (c) tata niaga pertimahan (17.37%), (d) pembentukan kelembagan timah (14.73%), dan (e) hilirisasi industri pertambangan timah (14.67%) dengan tingkat kesepakatan pakar (W) 21%. Rendahnya tingkat kesepakatan menunjukkan perlu strategi campuran (mix) dalam industri tambang timah. Hasil analisis ANP kluster nilai proposisi dengan urutan prioritas yaitu (a) keberlanjutan (sustainability) pertimahan (40.39%), (b) kesejahteraan dan keadilan (32.54%), dan daya saing (27.06%) dengan nilai W 36%. Semua analisis kluster tersebut didapatkan nilai CR ≤ 0.1.




Hasil ANP tersebut digunakan untuk membuat model bisnis industri tambang timah. Model bisnis dibentuk dengan tiga prasyarat yaitu 1) kluster lingkungan strategis terdiri bahwa kemauan politik (political will) dan hukum yang jelas dan tegas, ekonomi dan bisnis yang stabil serta sosial, budaya dan kepemimpinan yang kuat dan harmonis, 2) kluster pemangku kepentingan terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum perlu koordinasi yang integral dan 3) kluster aktivitas inti terdiri dari regulasi dan perizinan serta pengawasan dan penindakan perlu dibenahi terkait efektifitas dan kinerjanya. Prasyarat tersebut agar model bisnis dapat berjalan dengan baik. Model bisnis timah yang dibentuk merupakan alur dari proses penambangan hingga perdagangan. Dalam proses penambangan hanya ada swasta, BUMN, BUMD/Koperasi dan penambang inkonvensional. Penambang inkonvensional harus dibawah koordinasi BUMN/BUMD atau koperasi sedangkan swasta langsung menambang sendiri dengan adanya klusterisasi wilayah pertambangan bagi pelaku bisnis tersebut. Kemudian dalam proses pengolahan dapat dilakukan di smelter BUMN/BUMD atau smelter swasta yang dimiliki. Produknya dalam bentuk timah balok, timah dalam bentuk lainnya dan barang jadi yang sudah ditetapkan standardisasi. Produk barang jadi bisa di jual langsung ke pengguna sedangkan produk timah balok atau timah dalam bentuk lainnya harus melalui bursa timah INATIN-BKDI yang kemudian dijual ke pengguna.




Model bisnis tersebut menghasilkan strategi campuran dari kluster strategi. Strategi campuran terdiri dari 1) strategi audit dan pengawasan industri tambang timah dengan integratif, lintas sektoral, dan koordinatif oleh lembaga yang berwenang ataupun ditunjuk, 2) strategi standardisasi pertimahan dengan klusterisasi wilayah pertambangan dan standar timah solder atau timah dalam bentuk lainnya, 3) strategi tata niaga pertimahan dengan melalui bursa timah Indonesia dan menaikan bea keluar, 4) strategi pembentukan kelembagan dengan membentuk INATIN-BKDI dan BUMD/koperasi dan 5) Strategi hilirisasi dengan perlu ditunjang dengan persiapan infrastruktur yang memadai dan royalty yang tinggi untuk mendorong hilirisasi pertimahan.




Dengan dibentuknya model bisnis meningkatkan kinerja industri pertambangan timah di Bangka Belitung. Peningkatan kinerja industri tambang timah secara kualitatif sebagai berikut 1) Dengan diaturnya tambang inkonvesional dibawah BUMD/koperasi maka a) penambangan rakyat lebih terkoordinasi, tanggung jawab terhadap pajak, reklamasi dan ada lembaga yang bertanggung jawab, b) produksi pasir timah dapat dikendalikan sehingga harga yang terbentuk dapat lebih tinggi, c) mengurangi kerusakan lingkungan. 2) Dengan klusterisasi wilayah pertambangan swasta, BUMN dan BUMD/koperasi mempermudah pengawasan dan pelaku usaha berkompetisi secara sehat. 3) Dengan kenaikan biaya keluar yang tinggi memberikan pendapatan daerah dan mendorong hilirisasi. 4) Penjualan timah melalui bursa dan standardisasi timah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan pelaku industri untuk tidak membayar royalty, pajak dan menghilangkan asal usul pasir timah. 5) Dengan hilirisasi menciptakan nilai tambah dan multiplier effect, 6) Dengan meningkatkan audit dan pengawasan terciptanya kepastian hukum dan industri dapat berjalan dengan baik.




Hasil kajian ini memiliki implikasi manajerial sebagai berikut 1) pembuatan kebijakan strategis pertimahan perlu memperhatikan saran atau kepentingan pelaku usaha untuk menghindari konflik, 2) pemerintah perlu menciptakan politik yang stabil serta keinginan politis (political will) untuk mengatur pertimahan serta hukum yang jelas dan tegas, 3) pemerintah perlu mendorong regulasi yang jelas dan koordinatif serta pengawasan dan penindakan yang lebih ketat dan menjaga integritas pegawai, 4) Adanya aktor regulator dan lembaga penegak hukum yang bermain maka pemerintah perlu melakukan restrukturisasi birokrat pemerintahan dan pengendalian internal perlu ditingkatkan, 5) strategi standardisasi timah dalam bentuk lainnya berimplikasi pemerintah perlu membuat regulasi SNI, 6) strategi klusterisasi wilayah pertambangan berimplikasi pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, 7) strategi tata niaga timah terhadap timah dalam bentuk lainnya berimplikasi pemerintah perlu merevisi Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Ketentuan Ekspor, 8) strategi kenaikan bea keluar timah batangan berimplikasi dengan pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait bea keluar timah yang lebih tinggi, 9) strategi hilirisasi berimplikasi pemerintah perlu segera menyiapakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, air dan telokomunikasi yang baik di Bangka Belitung, 10) strategi audit dan pengawasan berimplikasi terhadap pemerintah perlu menyiapkan jumlah, kualitas dan meningkatkan integritas petugas atau aparat hukum dilapangan yang lebih baik, dan 11) strategi pembentukan kelembagaan BUMD/koperasi berimplikasi pemerintah perlu menyiapkan perangkat hukum dan modal yang memadai untuk lembaga tersebut.




Saran yang diberikan dalam kajian ini sebagai berikut 1) perlu dianalisis pemangku kepentingan persektoral seperti pemerintah pusat menjadi kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan sebagainya, 2) perlu dianalisis pengaruh tingkat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku bisnis yang ada, 3) perlu dianalisis konstestasi aktor dan jaringannya tersebut dalam mempengaruhi pertimahan di Bangka Belitung, dan 4) perlu mengkaji efektivitas regulasi, perizinan dan pengawasan di industri pertambangan timah yang telah ada serta perlu mengkaji ekonomi politik yang terjadi di industri pertambangan timah.

Deskripsi Alternatif :

Indonesia has abundance of natural resources such as oil, gas and minerals. One of the abundant natural resources is tin ores. Bangka Belitung province as one of provinces has the mineral abundance and has been mining since 1668. However, the tin mining industry have the various problems faced by the province of Bangka Belitung. The problem mining industry were being the competition tin mineral land use and degradation from mining activities, illegal tin mining, the lack of coordination between local governments and the central government in the regulation and licensing of tin mining, social and economic conflict, the problem of poverty, structural and political problems procurement of mine. All of those problems need to be resolved. The aim of our study was to make busniness model of tin mining industry (case study Bangka Belitung Province) by approaching stakeholder management. The business model can be used as a solution to manage conflicts among stakeholders, economic improvement, increasing regional revenues, and tin industries sustainable competitiveness. The methodology of research conducted by in-depth interviews and questionnaires. Expert respondents selected by purposive sampling. Respondents were selected by non-probability sampling technique. Then, this research used stakeholder analysis and analysis of Analytical Network Process (ANP) to make the business model of the tin mining industry. Stakeholder analysis conducted to map the level of interest and the level of power of each stakeholder.




The results of the stakeholder analysis begun with the identification and mapping of stakeholders in the tin mining industry in Bangka Belitung. Mapping stakeholders according to the stakeholders’ level of interest and the level of power. Based on the stakeholder analysis of tin expert respondents obtained central government, local governments and producers and investors included in quadrant IV with the level of interest (4) and level of power (4) while the traders, the community, the small scale mining (TI) & supplier, and law enforcement agencies in the quadrant II with the level of interest (4) and level of power (3). The results of the stakeholder analysis sought tin reconciliation and business model using ANP analysis tools. Consensus of the expert respondents agreed that tin reconciliation and business model should be built in the same common ground interest of tin.




ANP framework model confirmed by tin experts consist of seven linked cluster. The ANP framework explain the linked relationship consists of clusters; (a) the strategic environment, (b) the key stakeholders, (c) the main activities, (d) tin issues, (e) strategies of tin mining industry, (f) the value proposition and (h) business model. Based on the cluster priority sequence results obtained as follow; key stakeholders (22.69%), the main activities (21.51%), value proposition (20.17%), tin issues (16.80%), tin strategy (15.46%) and macro-environment (3.36%) with value of CR (consistency ratio) ≤ 0.1 for all clusters.




Analysis of ANP cluster macro-environment played important role were a) politics and law (28.91%), b) economics and business (28.91%), and c) social, cultural and leadership (19.25%) with Kendall's coefficient of concordance (W) by 80%. Results of ANP cluster analysis of key stakeholder priorities were a) local government (26.67%), b) central government (24.51%) and c) law enforcement agencies (15.99%) with W by 61%. The results of cluster analysis ANP of main activities are the regulation and licensing (38.85%) as well as monitoring and enforcement (35.23%) with (W) by 52%. The results of cluster analysis ANP of tin issues that need to be resolved immediately were a) weak of supervision and enforcement (21.67%) as well as weak of policy and central coordination and regional (21.08%) with W values by 53%. ANP cluster of strategies in priority order: (a) audit and supervision of the tin mining industries strategy (31.05%), (b) standardization of the tin mining industry strategy (22.19%), (c) trade system of tin strategy (17.37%), (d) the establishment of tin institutional strategy (14.73%), and (e) downstream tin mining industries strategy (14.67%) with expert level agreement (W) 21%. The low level of agreement showed the need of mixed strategy in the tin mining industries. The results of ANP analysis cluster proposition value with the sequence of priority: (a) tin sustainability (40.39%), (b) the welfare and fairness (32.54%), and competitiveness (27.06%) with a value of W 36%. All of the cluster analysis obtained CR value ≤ 0.1.




The ANP results were used to make the business model of the tin mining industry. The business model is formed by three precondition: 1) the macro-environment consists of a cluster of political will and the law which clear and unequivocal, stable economy and business as well as social, cultural, and strong leadership and harmonious, 2) Stakeholder cluster consists of regional government, the central government and law enforcement agencies need to integrally coordinate and 3) Main activities cluster consists of regulation and licensing, monitoring and enforcement need to be addressed linked to the effectiveness and performance. The precondition needed for the business model running well. The business model is formed from operating process tin mining. In the mining process there are only private enterprises, state enterprises (BUMN), local enterprises (BUMD)/cooperatives and small scale miner (TI). TI should be under the coordination of BUMN/BUMD or cooperative while the private miners could mine directly with the clusters mining area for the businesses actors. Then the processing can be done in a BUMN/BUMD’s smelter or private smelters. The products can be in the form of tin ingots, and semi-finished product with predefined standardization or others. Finished products can be sold directly to users while semi-finished tin products should be sold through INATIN- BKDI afterward sold to users.




The business model cerated a mixed strategy from cluster strategy. Mixed strategy consists of 1) the audit and supervision of tin mining industry strategy with an integrated, cross-sectorial and coordinated by authorized or designated agencies, 2) standardization strategy with tin mining clusters areas and standard of semi-finished product (tin solder or other form), 3) strategies of trade system through the INATIN and raise royalty fees, 4) establishment of institutional strategy by forming INATIN-BKDI and BUMD/cooperatives and 5) Downstream strategy needs to be supported with adequate infrastructure preparation and increasing royalties fees to support tin downstream.




The implementation of the business model will be improve the performance of the tin mining industry in Bangka Belitung. Improvement the tin mining industry qualitative as follow 1) The regulation of small scale miner under BUMN/BUMD/ cooperatives will be a) more coordinated small scale miner, responsibility for taxes, reclamation and there are responsible agencies, b) tin ore production can be controlled so that the price formed will be higher, c) reducing environmental damage. 2) Selected mining areas of BUMN and BUMD or cooperatives easier to the supervision and entrepreneurs to compete in fairly. 3) Increasing of royalty fees provide regional revenue and pushed downstream areas. 4) Selling through INATIN and tin standardization prevent manipulation committed by industry for not paying royalties, taxes and eliminate the origin of tin ores. 5) Downstream can be increased value add and multiplier effects, 6) Increasing of audit and control obtain the legal certainty.




The results of this study have managerial implications as follow 1) regulator need to notice suggestions or interests of business actors to avoid conflict, 2) the government needs to create a stable political and political will to set the law be clear and unequivocal, 3) the government needs to encourage a clear and coordinated regulation, supervision, stricter enforcement and maintain the integrity of employees, 4) presence of regulator/law enforcement actor which involving tin mining along thus the government needs to restructure bureaucracy and internal controls needs to be improved, 5) tin standardization strategy for semi-finished product tin implicates the government needs to make SNI/ISO, 6) regional clusters strategy of mining implicates the government needs to revise the government Regulation No. 22 year of 2010 about mining area, 7) trade system strategy for semi-finished product tin implicates government need to revise the Trade No. 32/M-DAG/PER/6/2013 about on export tin, 8) increasing of tin ingot royalty fees strategy implicates the government needs to issue regulation related of royalty fees, 9) downstream strategy implicates the government should immediately preparing infrastructure such as roads, ports, electricity, water and telecommunication in Bangka Belitung, 10) audit and control strategies have implications on the government need to set the amount, quality, and improve the integrity of law enforcement officers, and 11) the establishment of an institutional strategy of BUMD or cooperatives implicates government need to prepare legal instruments and adequate capital for the institutions.




Our research suggested in this study as follow 1) need to analyze sectorial stakeholder as the central government such as the Ministry of Energy (ESDM), Ministry of Commerce, etc., 2) need to analyze the effect of supervision and enforcement level of the existing businesses, 3) need to analyze and contestation actors and link actor in Bangka Belitung, 4) need to assess the effectiveness of the existing regulation, licensing and supervision in the tin mining industry, also need to assess economic-politic situation in the tin mining industry.

Copyrights : Copyright � 2001 by Graduate Program of Management and Business - Bogor Agricultural University (MB IPB). Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherMBIPB
OrganisasiManajemen dan Bisnis -Institut Pertanian Bogor
Nama KontakPerpustakaan sB-IPB
AlamatGed. SB-IPB, Jl. Raya Pajajaran
KotaBogor
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon+62 251 8313813
Fax+62 251 8318515
E-mail Administratorperpus{at}mma.ipb.ac.id
E-mail CKOadmin{at)mb.ipb.ac.id